Pakar Asing Ramal Nasib Demokrasi Indonesia jika Prabowo Presiden
Pakar Asing Ramal Nasib Demokrasi Indonesia jika Prabowo Presiden
MPI Asahan – Jakarta, Pakar dari Council on Foreign Relations (CFR) memprediksi nasib demokrasi di Indonesia apabila calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menjadi presiden RI.
Dalam artikel CFR yang rilis pada Senin
(12/2), Joshua Kurlantzick menuliskan pendapatnya mengenai demokrasi di
Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo.
Menurut Kurlantzick, jika Prabowo menjadi
presiden, ia bisa menghancurkan demokrasi Indonesia dan memimpin negara
berpopulasi lebih dari 270 juta orang ini secara otoriter.
"Dia bisa menghancurkan demokrasi Indonesia
dan memerintah seperti populis otoriter Jawa sebagai presiden," tulis
Kurlantzick.
Kurlantzick
memandang demikian karena mengingat Prabowo yang memiliki hubungan dekat dengan
angkatan bersenjata dan pernah menampilkan dirinya sebagai "pemimpin dari
masa lalu otokratis dan dinasti Indonesia."
Tentu
itu semua sebelum Prabowo dikenal luas sebagai kakek gemoy belakangan ini.
Dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo mengubah citranya menjadi
seorang pemimpin yang lembut dan lucu.
Lebih lanjut, Kurlantzick juga memprediksi
demikian karena beragam kritik dan tuduhan yang membayangi sang Menteri
Pertahanan RI. Prabowo dituding terlibat dalam penculikan aktivis pada 1998
silam.
Mantan menantu Presiden kedua RI, Soeharto, itu
juga dipercaya menjadi dalang dalam pembantaian di Timor Leste pada 1983.
"Dalam sebuah wawancara dengan Radio
Australia, mantan Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Gelbard menggambarkan
Prabowo sebagai 'seseorang yang mungkin merupakan pelanggar hak asasi manusia
terbesar di zaman kontemporer di kalangan militer Indonesia'," tulis
Kurlantzick.
Lebih lanjut, Kurlantzick turut mengingat kampanye
Prabowo dalam pemilu sebelumnya saat dia mencitrakan diri sebagai seorang
populis dan memfitnah kelompok minoritas.
Kurlantzick juga mengingat kembali Prabowo yang
pernah berusaha menghilangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di
Indonesia.
Pada 2014, Prabowo pernah mendorong rancangan
undang-undang (RUU) Pilkada yang menyerahkan pemilihan kepala daerah kembali ke
tangan DPRD. Langkah ini kemudian digagalkan presiden yang masih menjabat saat
itu, Susilo Bambang Yudhoyono, imbas kritik masyarakat.
Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dihimpun
Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Jumat (16/2) pukul 13.30 WIB, Prabowo
Subianto unggul di posisi teratas dengan 56,97 persen suara.
Di urutan kedua, menyusul capres nomor urut 01
Anies Baswedan dengan perolehan 25,02 persen suara. Sementara itu, capres nomor
urut 03 Ganjar Pranowo duduk di posisi terakhir dengan 18,01 persen suara.
Edit (bag)
.jpeg)
.jpeg)
